Kiprah BPJN Sulteng, Infrastruktur Strategis Terus Digenjot

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Ditjen Bina Marga, melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Tengah terus menyelaraskan infrastruktur vital untuk konektivitas antar wilayah.  

Dari Total panjang jalan Nasional di Sulawesi Tengah 2. 373, 4 Kilometer, ruas jalan ini tersebar di 3 Wilayah kerja yakni PJN Wilayah I, PJN Wilayah II dan PJN Wilayah III.  Yakni jalan nasional Arteri Primer sepanjang 678, 88 Kilometer sementara untuk ruas jalan Kolektor Primer sepanjang 1.694, 52 Kilometer.  

Baca juga: BWS Sulawesi III Terus Genjot Infrastruktur, Demi Ketahanan Pangan di Sulawesi Tengah

Selain itu, BPJN juga menangani ruas jalan non nasional pasca bencana di Kabupaten Sigi.  

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Syukur ST MM menyebutkan, Pihaknya terus mendukung penyelenggaraan jalan yang menjadi prioritas pemerintah pusat.  

Baca juga: 4 Keuntungan Menggunakan Sistem dan Aplikasi ERP untuk Perusahaan

Menurutnya, infrastruktur jalan dan sarana pendukung lainya merupakan sarana vital dalam rangkah mendukung kegiatan ekonomi yang ada di Sulawesi Tengah.  

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat merupakan visi misi yang menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan Nawacita pemerintah pusat saat ini.  

Baca juga: 9 Cara Merawat Aki Mobil Agar Tidak Mudah Soak

Kerjasama tim, tak mungkin sendiri, tentu melibatkan orang banyak, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional demi konektivitas antar wilayah.  Seperti halnya tahun 2022, beberapa kegiatan sedang ongoing, sementara sisanya masih dalam proses tender. Urainya.  

PJN I Genjot Infrastruktur Strategis Ditjen Bina Marga  

Baca juga: Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?

Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I, Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Andi Irfan Rifai. ST. MT kepada media ini menjelaskan, Satuan Kerja PJN I, terus mengenjot infrastruktur yang merupakan prioritas program strategis Ditjen Bina Marga karena merupakan jalur penghubung Trans Sulawesi dari Provinsi Sulawesi Tengah ke Provinsi Gorontalo.  

Menurutnya, berdasarkan persentase keseluruhan di PJN I, kemantapan ruas jalan berada di angka 97.40?ri total panjang jalan 645.930 KM  

Baca juga: The all-new 2022 Subaru Outback Wilderness

Angka kemantapan jalan Katanya berdasarkan data survey kondisi jalan nasional di wilayah kerja PJN I tahun 2021, berada di angka 97, 40 ?ri total panjang jalan di 5 PPK pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional PJN I.  

Berikut Data Presentasi Kemantapan Jalan PJN I  

• PPK 1.1, berdasarkan persentase kondisi kemantapan jalan berada di angka 97.32% , sedangkan ruas jalan tidak mantap atau perlu penanganan sekitar 2.68%, dari total panjang jalan 134.23 Kilometer.  Wilayah PPK 1.1 yakni berada di Kabupaten Buol, mulai dari ruas jalan di Kelurahan Bugis sampai batas Provinsi Gorontalo, dengan total penanganan sepanjang 134, 23 Kilometer.  

Sementara untuk ruas jalan di wilayah penanganan PPK 1.2, presentase kemantapan kondisi jalan di angka 94.89%, dan kondisi ruas yang tidak mantap atau rusak di angka 5.11%, angka ini berdasarkan hasil survey jalan nasional yang dilakulan BPJN Sulyeng tahun 2021 dari total panjang penanganan 119.15 Kilometer.  Wilayah PPK 1.2, Mulai dari Kota Buol sampai desa Lingadan Kabupaten Tolitoli dari total panjang jalan 119, 15 Kilometer. 

• Untuk ruas PPK 1.3, saat ini kondisi kemantapan jalan nasional jalur distribusi antar Kabupaten dan Kota Palu berada di angka 96.67% Kemantapannya, sedangkan kondisi rusak ringan/sedang dan berat di angka 3.33%, dari total panjang penanganan 128.98 Kilometer.  Koridor ini di Mulai dari desa Lingadan sampai desa Malala Kabupaten Tolitoli denga panjang ruas jalan 128, 98 Kilometer. 

Baca juga: Bupati Buol Amirudin Rauf, Lepas Pindah Tugas Dandim 1305 Buol Toli-

• Survei kondisi jalan di wilayah PPK 1.4 tahun 2021, kemantapan jalan nasional di koridor ini berada di angka 99.41% Kemantapan, sementara rusak ringan/sedang/berat berada di angka 0.59%  tidak mantap dari total panjang penanganan rias jalan 153.27.  Sementara untuk ruas jalan kewenangan PPK 1.4 yakni dari desa Malala sampai di desa To Tonggolobibi Kabupaten Donggala, sepanjang 153, 27 Kilometer. 

• Survei jalan juga dilaksanakan di wilayah penanganan PPK 1.5, brtdasarkan hasil survei ruas ini kondisi kemantapan jalan di angka 98.73%, dari 1.27%  kondisi ruas jalan tidak mantap, dengan panjang penanganan yakni 110.30 Kilometer.  Ruas jalan ini mulai dari Tonggolobibi sampai Tompe sepanjang 110, 30 Kilometer, kondisi mantap jalan berada di angka 98, 73 %, sementara ruas jalan yang dengan tingkat kerusakan sedang berada di angka 1, 27 %. Kondisi jalan ini akan terus ditingkatkan sepanjang tahun berdasarkan porsi anggaran yang tersedia.  

Dr Andi Irfan Berharap, dukungan penuh semua elemen masyarakat dalam penyelengaraan jalan nasional.  Kompleksitas penyelenggaraan jalan tak semudah membalikan telapak tangan, apalagi di saat kegiatan sedang jalan, berbagai kendala sering dijumpai, baik krndala sosial maupun bencana alam, sehingga membutuhkan kesabaran.  

Sementara untuk tahun 2022, Pelaksana Jalan Nasional PJN I, Kegiatan yang telah berkontrak senilai  Rp 140.764.714.000, sedangkan 3 paket belum berkontrak terdiri dari Paket Preservasi MYC dan 2 Paket Penanganan Bencana.  

Seperti diketahui, beberapa ruas yang masuk dalam wilayah kerja Pelaksana Jalan Nasional 1, memiliki wilayah yang ekstrim karena tepat berada di pegunungan dengan lereng bukit yang curam, dengan bebatuan dan tanah bercampur pasir, wilayah ini sangat mudah longsor sebab pohon-pohon sebagai penyangga bukit tidak bisa menahan tanah akibat curah hujan ektrim, yang pada akhirnya terjadi longsoran.  

Baca juga: Diskusi Kompetensi: Masa Depan LPK, LKP, BLK, dan LSP

Selain ruas jalan nasional, pihaknya juga sedang melaksanakan paket Penanganan bencana yang masuk dalam target prioritas Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti rekontruksi ruas jalan Kalawara - Kulawi dan Sirenja, kegiatannya sedang ongoing saat ini.  

Ruas jalan ini merupakan jalan non nasional, di Sulawesi Tengah dalam kewenangan Dinas Bina Marga Provinsi. Terdampak bencana gempa tahun 2018 silam.  

Sementara untuk paket lainya adalah Loan JICA untuk rekonstruksi jembatan palu 4.  Proses pembangunanya dijadwalkan sekitar bulan April tahun ini. Tambahnya.  

PJN Wilayah II Komitmen Bangun Infrastruktur Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi.  

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah Rishmono S.T., M.T., kepada media ini menjelaskan, meski baru menjabat sebagai Kasatker PJN Wilayah II Sulawesi Tengah, dirinya mengaku terus berkomitmen menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik demi peningkatan insfrastruktur jalan Sulawesi Tengah khususnya di wilayah kerja PJN II Sulawesi Tengah.   

Baca juga: 5 Manfaat Aplikasi Gudang yang Bisa Bantu Bisnis Berkembang, Apa Saja?

Menurut Kasatker Rishmono ST MT, tahun 2022 pihaknya akan menangani beberapa kontrak seperti :  

Preservasi Jalan Molosipat Lambunu-Mepanga-Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong, serta Preservasi Jalan Tinombo-Sinei-Ampibabo-Toboli, masih di Kabupaten Parigi Moutong, dan juga Preservasi Jalan Toboli-Parigi Dan Tolai-Sausu-Tumora, Preservasi Jalan Parigi-Tolai, Preservasi Jalan Tompe-Pantoloan-Kebun Sari (Talise),  Preservasi Jalan Ampera-Surumana (Bts. Prov. Sulbar), Preservasi Jalan Tumora-Tambarana-Jln Diponegoro-Tagolu - Tentena-Taripa.  

Secara umum paker pekerjaan tahun 2022 sudah terkontrak yang meliputi ruas :   1. Preservasi Jalan Tinombo-Sinei-Ampibabo-Toboli   2. Preservasi Jalan Tompe-Pantoloan-Kebun Sari (Talise)    3. Preservasi Jalan Ampera-Surumana (Bts. Prov. Sulbar)   

Dengan  total nilai kontrak dari tiga ruas tersebut sebesar Rp   39.826.149.000, -   

Sementara kondisi kemantapan jalan di PJN Wilayah II Sulawesi Tengah Tahun 2022 semester II yakni sebesar 98, 96 ?ngan panjang ruas PJN Wilayah II Sulawesi Tengah sepanjang 737, 110 KM yang dibagi pada wilayah kerja PPK 2.1 Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan PPK 2.6 Provinsi Sulawesi Tengah.   

Baca juga: Buaya Dipalu Akhirnya Bebas Dari Ban Motor Yang Melingkar Dilehernya

Selain itu, di PJN Wilayah II Sulawesi Tengah ruas yang menjadi prioritas berada di wilayah kerja PPK 2.4 Provinsi Sulawesi Tengah pada Ruas Tompe-Pantoloan-Dalam Kota Palu dengan panjang penanganan 123, 480 Kilometer.  

Kondisi kemantapan jalan di Satker PJN Wilayah II Sulawesi Tengah sesuai survey tim BPJN Sulawesi Tengah Tahun 2022 Semester II presentase kemantapan jalan berada di angka 98, 96?ngan panjang ruas 729, 41 KM sementara kondisi tidak mantap (rusak ringan/rusak berat) sebesar 1, 04% sepanjang 7, 70 KM yang tersebar di PPK 2.1 , PPK 2.2, PPK 2.3 dan PPK 2.6 Provinsi Sulawesi Tengah yang akan ditangani dengan paket kontraktual longsegmen T.A 2022.   

Dari data tersebut, masih terdapat ruas jalan nasional belum masuk standar nasional sepanjang 491, 71 KM, sehingga tahun ini sebagian ruas tadi masuk dalam agenda kerja penanganan. Total alokasi dana DIPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp 308.175.773.000, -  dengan total 7 (tujuh) paket regular serta 2 (dua) paket kontrak penanganan bencana.   

Dalam paket kegiatan T.A 2022 terdapat program Padat Karya Tunai (PKT) yang melekat dalam pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan.   

Kepala Satuan Pelaksana Jalan Wilayah II, Rishmono. ST. MT menjelaskan, konektivitas antar daerah memegang peranan penting memperkuat ekonomi semakin bergerak.  

Baca juga: The New Range Rover - the Definition of Luxury Travel

Pembangunan infrastruktur di daerah tentu akan berpengaruh pada tata ruang di setiap segmen penanganan, untuk itu perlu kolaborasi dan kerjasama pemerintah setempat demi mengurangi dampak sosial.  

Tak jarang pembangunan infrastruktur sering berbenturan dengan persoalan lahan, sementara di satu sisi, daerah milik jalan harus dibangun sesuai perencanaan. Maka di sini butuh peran pemerintah daerah dalam persoalan tersebut. Katanya.  

Kehadiran infrastruktur diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi warga yang inklusif, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kerja PJN II.   

Seperti diketahui, wilayah kerja PJN II Sulawesi Tengah, beberapa ruas masuk dalam wilayah ekstrim, karena seringnya terjadi longsoran hingga berdampak kerusakan badan jalan , seperti di ruas jalan Nupabomba-Kebun Kopi.  

Ruas jalan Kebun Kopi dikenal dengan ruas jalur ekstrim, wilayahnya perbukitan berkelok, tanah bercampur pasir, hingga mudah terbawah air, butuh perhatian ekstra di ruas ini.

Baca juga: Pertama Kali Solo Traveling dengan Pesawat? Siapkan 7 Hal ini Dahulu!

Iapun berharap, dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Sulawesi Tengah sepanjang tahun, bisa memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan serta perkembangan ekonomi daerah dan masyarakat pada umumnya.

Satker PJN II berharap, dukungan masyarakat merupakan hal penting dalam setiap proses pembangunan infrastruktur demi mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan.